Posted: 14 November 2017 09:01:38 by IY**** BeritaNet.com | Dilihat 193 kali

Pemerintah melalui Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mewajibkan para pengguna kartu prabayar melakukan registrasi dengan menggunakan NIK pada KTP dan KK. Kebijakan ini dinlai pakar teknologi dan informasi, Ruby Alamsyah tidak akan menghilangkan privasi pengguna. Oleh karena itu, masyarakat tidak perlu khawatir langkah ini digunakan sebagai cara untuk memata-matai.

“Jadi menurut saya kekhawatiran masyarakat datanya bisa disalahgunakan dan lain-lain, tidak perlu. Menurut saya itu terlau jauh (jika digunakan untuk memata-matai),” katanya seperti dikutip dari Metrotvnews.com. Lebih jauh, ia menjelaskan mekanisme tersebut tidak memungkinkan data pengguna tersebar bebas. Hal ini mengingat Kementerian Dalam Negeri melalui Dinas Kependudukan dan Cacatan Sipil (Disdukcapil) hanya memberi koneksi kepada operator untuk mengakses API (Application Programming Interface) dari database KTP elektronik.

Dengan demikian, operator kartu seluler hanya bisa mengakses Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK) milik pelanggan yang mendaftar sesuai data Disdukcapil. Apabila data tersebut cocok, makan operator akan mengaktifkan nomor tersebut. Selain kedua data itu, pemerintah dan operator tidak memiliki akses. “Jadi tidak ada data lain sepengetahuan saya, selain NIK dan KK tersebut yang dikomunikasikan Disdukcapil dan operator. Jadi data lain tidak bisa diakses,” tandasya lebih jauh.

Ruby menyebutkan terdapat perbedaan antara registrasi kali ini dengan cara registrasi lama. Pada sistem registrasi lama, pengguna bisa bohong dengan memasukkan data palsu. Dengan demikian, operator hanya memiliki data jumlah pendaftar dan identitas pengguna seadanya.

Operator seharusnya melakukan pengecekan manual setelah step tersebut. Namun, pada kenyataannya hal tersebut tidak dilakukan. Pasalnya, operator juga kebingungan dengan banyaknya nomor telepon. “Iya, tapi dulu juga sebenarnya dia (operator) tidak terlalu dilakukan (verifikasi) karena mereka bingung sedemikian banyak nomor telepon mana yang tidak asli begitu ya,” terusnya.

Namun, dengan cara registrasi baru ini, pencocokan akan dilakukan secara otomomatis. Apabila terdapat kecocokan data NIK pada KTP dan KK, maka nomor pun akan diaktifkan. Registrasi ini berlaku baik bagi kartu baru maupun lama. Pemerintah memberikan batas waktu registrasi mulai 31 Oktober 2017 hingga 28 Februari 2018 mendatang.


Komentar Anda

Artikel terkait